DASAR PEMBENTUKAN BTIKP

Sesuai Pemendagri No.12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD, dikatakan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah Provinsi
dapat dibentuk UPTD Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

TUPOKSI

- Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Balai;

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;

- Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, film, dan multimedia;

- Pengembangan dan pengelolaan jejaring dan web teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;

- Pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pendayagunaan, pelatihan dan penelitian teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;

- Pelaksana pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;

- Pelaksanaan kegiatan pendataan kependidikan yang ada di Provinsi Jambi;

- Penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

TUJUAN PENDIRIAN UPTD BTIKP

a. Meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan bagi masyarakat di Jambi melalui pemanfaatan TIK pendidikan

b. Meningkatkan pengelolaan pendidikan agar efektif dan efisien, melalui pemanfaatan TIK pendidikan.

PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD BTIKP

1.Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi TIK Pendidikan

2.Pengelolaan Data, Jejaring dan Web Pendidikan

3.Produksi dan Publikasi TIK Pendidikan

4.Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Pendidikan

5.PPDB Online

LANDASAN PEMIKIRAN

Pendidikan adalah hak semua manusia; memperluas askes, meningkatkan mutu untuk membangun masyarakat berpengetahuan. Kosep learning to know, learning to be and learning to live together dapat diakselerasi dengan mempergunakan TIK dalam bidang pendidikan
Pendidikan moderen dicirikan dengan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan akurat. Penerapan TIK dalam bidang pendidikan telah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, tingkat penguasaan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan kapasitas guru dalam melaksanakan tupoksinya, dan dalam skala makro dapat mereduksi biaya penyelenggaraan pendidikan.
Masyarakat jambi sebagai bagian dari masyarakat dunia telah berada dalam lingkungan sosial dengan batas yang semakin kabur. Arus informasi dari daerah dan negara lain dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Jambi, sehingga dengan demikian sangat potensial masyarakat jambi menjadi penerima informasi pasif. Penerima informasi pasif adalah modus awal terjadinya de-kulturasi daerah yang kalah bernilai jika dibangdingkan dengan nilai budaya lain yang masuk, oleh karena itu perlu didirikan sebuah badan yang dapat menjadi alternatif informasi yang bernuansa kultur lokal jambi. Keseimbangan informasi tersebut sangat baik dalam pengembangan budaya jambi dalam menghadapi kencangnya arus informasi.
Landasan yuridis yang menjadi dasar hukum diperlukannya BTIKP adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
5. Pereturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 04 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan.
6. Peraturan Gubernur No.35 Tahun 2016 tentang kedudukan, fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.